Berbagai terobosan dan inovasi terus berkembang di bidang properti. Salah satu terobosan tersebut dibuat untuk mengatasi masalah di sektor properti, khususnya backlog atau ketimpangan terhadap kebutuhan rumah.

Dari sekian banyak terobosan properti, teknologi rumah kayu tahan api, tahan rayap, mudah disusun alias knockdown bisa menjadi pilihan. Apalagi teknologi ini mampu menghemat biaya pembangunan properti hingga 30%.

“Terobosan baru harus diikuti. Jika memang menjadi solusi tepat dan memadai dalam penyediaan rumah berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan,” kata ekonom yang juga Direktur Riset Center of Reform Of Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal.

Baca juga :  Inspirasi Hidup Positif Almarhum dr. Ryan "dr. Oz Indonesia"

Menurut Faisal, model bisnis properti yang berlangsung saat ini murni mengejar keuntungan. Kondisi itu menyebabkan harga tanah terus terkerek. Selain itu, model tersebut memberi celah yang sangat besar bagi pemodal yang menguasai lahan.

Faktor lain yang mempengaruhi masalah tanah adalah keberadaan spekulan. Spekulan ini mempengaruhi harga tanah di lapangan. Jika pemerintah tidak bertindak tegas atas permasalah ini, harga tanah melonjak tinggi. Harga tanah yang tinggi akan membebani pengembang serta konsumen kelas bawah.

Kekurangan lahan di sektor properti juga berpengaruh pada backlog atau ketimpangan terhadap kebutuhan rumah. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan backlog telah mencapai 11,6 juta rumah.

Baca juga :  Profil Maudy Ayunda "Investasi Property"

Faisal menambahkan, sistem bangunan menggunakan bahan bangunan kayu rekayasa tahan api dinilai dapat memenuhi kebutuhan perumahan yang terjangkau dengan cara yang ramah lingkungan, hemat biaya dan efisien (cepat). Rumah kayu juga dianggap sebagai solusi tepat dan memadai karena berkualitas terjangkau dan memiliki keberlanjutan jangka panjang.

Menurut laporan McKinsey Global Institute (MGI), terdapat 330 juta rumah tangga perkotaan di seluruh dunia yang tinggal di perumahan di bawah standar. Sekitar 200 juta rumah tangga di negara berkembang tinggal di daerah kumuh.