Pertemuan pertama Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia yang berlangsung akhir Maret secara umum mendorong transformasi digital agar bisa menghasilkan ekonomi dan ekosistem digital yang lebih baik.

Pertemuan yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 29-30 Maret ini membahas tiga isu prioritas yang diusung Indonesia yaitu konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19, kecakapan dan literasi digital, dan arus data lintas negara.

Delegasi negara-negara anggota G20 menyepakati betapa pentingnya ketersediaan akses telekomunikasi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan kelompok rentan.

Akses telekomunikasi menjadi semakin penting ketika pandemi virus corona melanda dunia karena banyak aktivitas yang harus pindah ke ruang digital. Konektivitas digital tidak hanya soal infrastruktur, namun ia juga harus berorientasi pada manusia, seperti dikatakan Ketua DEWG sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, beberapa waktu lalu.

Mengenai isu kedua yaitu kecakapan dan literasi digital, delegasi yang hadir secara virtual pada pertemuan pertama DEWG Presidensi G20 Indonesia secara umum sepakat bahwa isu tersebut penting bagi ekosistem digital.

Para delegasi, menurut keterangan Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG, memberikan catatan penting terhadap partisipasi kelompok rentan untuk menjembatani kesenjangan digital, kesenjangan kecakapan digital dan usaha untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Selain itu, aspek di luar isu teknologi informasi dan komunikasi juga perlu dipertimbangkan karena berhubungan dengan kecakapan dan literasi digital. Delegasi negara G20 juga meminta penjelasan lebih lanjut tentang rencana penerapan indikator literasi digital.

Indonesia mengusulkan pengukuran kesiapan kecakapan dan literasi digital melalui dokumen G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy.

Mengenai isu ketiga, yaitu arus data lintas batas negara, para delegasi sepakat bahwa tata kelola data diperlukan untuk mendukung perlindungan data pribadi.

Menurut Mira, delegasi menyepakati bahwa perlu ada kesepahaman bersama tentang arus data dan identitas digital dalam lingkungan digital yang aman. Kerangka tata kelola data secara global perlu mencakup perlindungan data pribadi, privasi data dan penghapusan hambatan perdagangan.

Tata kelola data akan menjadi dasar untuk mendukung bisnis, perdagangan internasional dan arus data lintas negara.

Catatan penting dalam isu ini, delegasi menilai tidak perlu membahas pengertian “trust”, kepercayaan dalam istilah “data free flow with trust” dan prinsip arus data lintas negara.

Indonesia mendorong empat prinsip utama dalam arus data lintas negara yaitu keabsahan (lawfullness), keadilan (fairness), transparansi (transparency) dan timbal balik (reciprocity).

Para delegasi menilai pembahasan arus data lintas negara perlu berfokus pada praktik menghargai aturan berbeda yang diterapkan setiap negara.

Pembahasan isu prioritas ini akan diteruskan ke sidang DEWG kedua, yang direncanakan berlangsung secara tatap muka dan virtual di Yogyakarta pada 17-18 Mei.

Presidensi G20 Indonesia secara total akan menggelar empat pertemuan untuk DEWG. Pertemuan ketiga akan diadakan secara tatap muka di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 20-21 Juli.

DEWG terakhir akan berlangsung di Bali pada 29-30 Agustus, juga akan diadakan secara tatap muka

Hasil pembahasan DEWG akan diajukan ke pertemuan tingkat menteri Digital Economy Ministerial Meeting dan diharapkan bisa menjadi konsep dasar Digital Ministerial Declaration pada September nanti.

Selain agenda sidang utama, pada DEWG kedua dan ketiga, Kominfo akan mengadakan acara pendukung yang berkaitan dengan isu kecakapan dan literasi digital serta isu data lintas negara.

Acara puncak Presidensi G20 Indonesia akan berupa pertemuan tingkat pimpinan negara Konferensi Tingkat Tinggi. Pertemuan ini akan berlangsung di Bali pada 15-16 November.

Ekonomi digital Indonesia

Digital Economy Working Group merupakan peningkatan dari Digital Economy Task Force. Kenaikan status forum ini disepakati pada Presidensi G20 Italia 2021.

Setelah ditingkatkan statusnya, forum ini menjadi tempat pembahasan isu ekonomi digital lintas sektor. Selain peningkatan status, DEWG menjadi bertambah penting karena untuk pertama kalinya Indonesia, melalui Kominfo, menjadi pengampu forum ini.

Pemerintah Indonesia meyakini pemanfaatan teknologi digital bisa membantu pemulihan ekonomi yang lebih kuat pascapandemi virus corona.

Mengutip data We Are Social, terdapat sekitar 204 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun ini.

Kementerian Perdagangan menaksir pertumbuhan gross merchandise value (GMV) ekonomi digital Indonesia senilai 70 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira Rp1.005 triliun pada 2021. Jumlah tersebut diproyeksikan bertambah menjadi 315,5 miliar dolar AS setara lebih Rp4.522 triliun pada 2030.

Pertumbuhan ekonomi digital berbanding lurus dengan konsumsi data, yang akan semakin besar. Di dalam negeri, potensi pertumbuhan ekonomi digital disikapi dengan membangun infrastruktur TIK agar menciptakan ekonomi digital yang inklusif.

Kominfo dalam hal ini sudah membangun, antara lain jaringan tulang punggung berbasis kabel serat optik Palapa Ring, menara base transceiver station (BTS) terutama di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T0 serta jaringan microwave link.

Indonesia juga sedang membangun satelit multifungsi SATRIA-1 untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang tidak terjangkau kabel serat optik. Satelit ini diperkirakan selesai pada 2023 dan dijadwalkan bisa beroperasi pada tahun yang sama.

Dengan penyiapan infrastruktur, akses internet hingga ke pelosok daerah, kemudian penyiapan SDM bertalenta digital yang baik, ditambah kebijakan pemerintah yang mendukung, maka Indonesia mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang baik dan mensejahterakan bangsanya.

Baca juga :  Tahun 2020, Pemerintah Perioritaskan Pengembangan UMKM Digital