Pada Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), lembaga yang berperan sebagai pengawas dalam kegiatan operasional di PBK ini adalah BAPPEBTI yang merupakan kepanjangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan Lembaga Pemerintahyang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
Dalam acara Webinar Bappebti melalui via zoom pada tanggal 25 Mei 2022 lalu, dengan judul: INVESTASI CERDAS BERTRANSAKSI DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK), Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengemukakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki peran yang signifikan untuk terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Hal ini terkait peran Bappebti sebagai lembaga pengawas dan besarnya potensi transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK).
Wamendag menekankan kepada Masyarakat bahwa sebelum berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu mengetahui tentang 7P. Dalam acara yang digelar secara daring ini, Wamendag mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya 7P tersebut, yaitu :
- Pelajari latar belakang perusahaan,
- Pelajari tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan,
- Pelajari kontrak berjangka yang diperdagangkan,
- Pelajari Wakil Pialang PBK yang berizin dari Bappebti,
- Pelajari Dokumen Perjanjian pemberian amanat dan perjanjian emberitahuan adanya risiko,
- Pelajari risiko transaksi di PBK ini,
- Pantang percaya pada janji-janji keuntungan yang tinggi.
Bappebti akan terus menggiatkan edukasi tentang tata cara berinvestasi yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan yang terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah. Saat ini juga banyak beredar situs web maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat awam, namu tidak dapat dipertanggung jawabakan.
Akhir-akhir ini, perdagangan fisik aset kripto merupakan salah satu komoditi yang sangat diminati oleh masyarakat.Bappebti mencatat, data transaksi PBK triwulan I – 2022 menunjukkan jumlah 4.747.922 lot, atau naik 46,47 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2021, sebesar 3.241.650 lot. Perkembangan transaksi aset Kripto juga sangat pesat, hal tersebut dapat dilihat dari nilai transaksi pada tahun 2021 sebesar Rp. 859,4 triliun atau naik 1.224 persen dibandingkan pada tahun 2020, yang tercatat sebesar Rp 64,9 triliun. Dan dapat pula dilihat dari transaksi dari tiga bulan pertama (Januari – Maret) pada tahun 2022, telah mencapai Rp. 130,2 triliun.
Rata-rata kenaikan pelanggan aset kripto setiap bulannya bertambah 740.523 pelanggan. Hingga Maret 2022, aset kripto di Indonesia tercatat memiliki 12,8 juta pelanggan.
Pada Industri PBK, sebaiknya masyarakat dapat melakukan investasi dengan menggunakan dana menganggur (idle fund) dan dengan dikelola di perusahaan Pialang Berjangka yang telah terdaftar resmi di Bappebti. Karena Investasi ini bersifat “High Risk High Return” dan “Low Risk Low Return“, maka disarankan agar calon Nasabah dapat memahami lebih dalam mengenai tata cara dalam berinvestasi di industri PBK.
Kepada Peserta Literasi Bappebti lainnya yang berstatus Mahasiswa, Plt Ketua Bappebti, Didid Noordiatmoko menekankan pentingnya mengenal PBK sejak dini, sekaligus menerapkan ilmu yang selama ini telah diperoleh dibangku kuliah seperti forecasting, perencanaan, akuntansi, bisnis internasional, teknologi informasi, dan pengambilan keputusan.
“Universitas yang merupakan salah satu center of excellend di Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia seperti ini. Dunia akademisi menjadi salah satu tempat yang sangat baik kondusif untuk mengenalkan cara-cara berinvestasi yang menarik, legal, dan aman. Akan sangat bermanfaat apabila pihak kampus dapat menawarkan PBK sebagai salah satu mata kuliah pilihan bagi mahasiswanya sebagai upaya memperkenalkan apa itu PBK,” tegas Didid.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, menerangkan tentang saat ini Bappebti tergabung di dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 13 Instansi.
SWI merupakan forum koordinasi13 instansi dan tidak melakukan proses penegak hukum. Penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum yang berpotensi mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Penaganannya memerlukan koordinasi antar regulator, otoritas pengawas, penegak hukum, dan pihak lain yang terkait.
Pelaksanaan tugas SWI dalam hal pencegahan (preventif) adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan rekomendasi, dan menyusun regulasi, serta melakukan pemantauan kegiatan investasi ilegal. Dalam hal penanganan kegiatan Investasi ilegal, pelaksanaan tugas SWI dilakukan melalui pemeriksaan bersama (on/off site), memberikan rekomendasi ke instansi terkait untuk melakukan penanganan, dan penghentian kegiatan investasi ilegal yang tidak berizin.
Melakukan Investasi pada dasarnya sama dengan menabung, ladies akan mendapatkan manfaatnya setelah beberapa waktu tertentu. Untuk kaum milenial,sudah saatnya kamu melek investasi, untuk saat ini tinggalkan gaya hidup boros dan konsumtif, dan mulailah berinvestasi sejak dini untuk bekal masa depan kalian. Semangat Kawans!
