Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, sistem keuangan digital yang tengah bertumbuh, berdampak pula pada perkembangan usaha rintisan. Aura ini dianggap positif karena masyarakat dianggap aktif dalam bekerjasam dengan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi nasional.
Sebelumnya, data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) perkembangan ekonomi digital berdampak signifikan terhadap dunia usaha di Indonesia. Pemerintah melansir sebanyak 3,79 juta UMKM sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di Indonesia, yakni 59,2 juta.
Untuk menumbuhkan jumlah pelaku UMKM yang berselancar di dunia maya, Kemenkop UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama dengan para pelaku e-commerce menggagas program bertajuk 8 Juta UMKM Go Online. Lewat kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi UMKM di Indonesia menuju digital.
Tahun 2020, BI siap Genjot UMKM Online
Melihat kondisi positif ini, Perry Warjiyo mengatakan pada 2020, BI akan memperluas kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan sektor prioritas termasuk ekspor dan pariwisata. Pendalaman pasar uang akan terus diakselerasi dan instrumen keuangan didorong untuk pembiayaan infrastruktur ramah lingkungan salah satunya Green Bond bersama pemerintah dan OJK.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa terdapat tiga pelajaran penting dalam perjalanan ekonomi 2019 yang dapat dipetik sebagai strategi dalam menghadapi penurunan globalisasi dan meningkatnya digitalisasi.
Tujuannya, kata Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan BI 2019 di Jakarta, Kamis malam (28/11), untuk memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju ke depan.
Pertama, kata Perry, Sinergi bauran kebijakan makroekonomi dan sistem keuangan yang diperkuat untuk ketahanan ekonomi nasional.
Kedua, Transformasi ekonomi ditingkatkan agar pertumbuhan lebih tinggi melalui pengembangan sumber pertumbuhan dari dalam negeri dengan fokus pada industri manufaktur dan pengembangan pariwisata.
Ketiga, Inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital yang didorong untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat.
Kembali Perry menegaskan, BI akan memperluas kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk pengembangan UMKM dan sektor prioritas termasuk ekspor dan pariwisata. Selain itu, sistem pembayaran juga diperluas melalui elektronifikasi penyaluran program sosial, moda transportasi dan operasi keuangan pemerintah di berbagai daerah. Sistem kliring nasional akan diperkuat sehingga menjadi lebih besar, cepat dan murah, termasuk meningkatkan interkoneksi gerbang pembayaran nasional. “Bank sentral akan melanjutkan kebijakan akomodatif yang telah diambil pada 2019 dengan mencermati kondisi domestik dan global,” kata Gubernur BI.
Pertemuan Tahunan BI diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan BI mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan, serta arah kebijakan BI. Paparan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia.
Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, pimpinan lembaga negara, menteri kabinet kerja, gubernur kepala daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. Tema yang diangkat dalam PTBI 2019 adalah “Sinergi, Transformasi, dan Inovasi : Menuju Indonesia Maju”.
